My Globe: ANALISIS SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (SMK3) DAN LANGKAH PENERAPANNYA DI PERUSAHAAN

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dilimpahkan hanya kepada Allah SWT, Tuhan pemelihara semesta alam yang dengan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun makalah yang berjudul “Analisis Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) dan Langkah Penerapannya di Perusahaan”. Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Analisa Administrasi. Penulisan makalah ini terdapat hambatan dan rintangan tetapi atas bantuan beberapa pihak, maka hambatan dan rintangan tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian makalah ini.

Untuk semua itu penulis tidak dapat membalas jasa dan memberi penghargaan sebagaimana mestinya selain memohon kehadirat Allah SWT semoga amal dan jasa yang penulis terima dari mereka diterima oleh Allah SWT sebagai amal saleh disisi-Nya. Akhirnya dengan ketulusan hati penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang baik dari para pembaca guna memperbaiki makalah ini.

Jakarta, November 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..................................................................................................... i

KATA PENGENTAR .................................................................................................... ii

DAFTAR ISI .................................................................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ..................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ............................................................................................... 1

C. Tujuan ................................................................................................................. 1

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian SMK3 ............................................................................................... 2

B. Landasan Hukum SMK3 .................................................................................... 3

C. Tujuan Penerapan SMK3 ............................................................................... 4

D. Manfaat Penerapan SMK3 ................................................................................. 4

E. Kewajiban Penerapan SMK3 ......................................................................... 6

F. Penerapan SMK3 di Perusahaan .................................................................... 7

G. Tahap Persiapan SMK3 ...................................................................................... 9

H. Tahap Pengembangan dan Penerapan SMK3 ..................................................... 10

I. Penilaian Penerapan SMK3 ............................................................................. 18

J. Audit SMK3 ...................................................................................................... 18

K. Pengawasan SMK3 ........................................................................................... 19

L. Sanksi Administratif ......................................................................................... 20

M. Analisis SMK3 .................................................................................................... 20

BAB III PENUTUP ....................................................................................................... 21

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perubahan skala kecepatan dan kedalaman industri yang terjadi pada setiap sektor industri telah menghadapkan tingginya tingkat resiko yang terkandung dimana akibat kecelakaan yang ditimbulkan juga akan semakin besar. Kecelakaan yang merupakan suatu proses gagal berfungsinya sistem pengendalian unsur-unsur kecelakaan dapat menimbulkan berbagai bentuk kerugian, yang tidak hanya menimpa tenaga kerja akan tetapi juga dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan industri dan kerusakan lingkungan serta bentuk kerugian lainnya. Kondisi ini telah memberikan tekanan kepada para pelaku usaha yang memaksa agar para Petugas K3 (Safety Officer / Safety Engineer) mampu bersungguh-sungguh untuk melakukan upaya Pencegahan Kecelakaan (Accident Prevention)

Keberhasilan upaya Pencegahan Kecelakaan menuntut adanya jaminan keterlibatan dari segenap unsur pimpinan dan seluruh tenaga kerja yang terintegrasi dalam suatu kesatuan sistem yang terstruktur dan terukur berdasarkan hirarkis tanggung jawab yang dimiliki. Dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut dibutuhkan adanya Petugas K3 (Safety Officer / Safety Engineer) yang kompeten didalam melaksanakan tugasnya di bidang K3 guna membantu perusahaan dalam menjamin pengelolaam penerapan dan pelaksanaan syarat-syarat K3 sebagaimana tertuang dalam Prinsip Dasar Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan SMK3?

2. Bagaimana penerapan SMK3 di perusahaan?

C. TUJUAN

Adapun tujuan berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan SMK3.

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan SMK3 di perusahaan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN SMK3

Dunia usaha saat ini mulai disibukkan dengan adanya sejumlah persyaratan dalam perdagangan global, yang tentu akan menambah beban bagi industri. Persyaratan tersebut adalah kewajiban melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 pasal 87. Persyaratan ini sebenarnya sebuah kewajiban biasa, bukan beban yang harus ditanggung setiap perusahaan. Kewajiban karena seharusnya sudah diperhitungkan sebagai investasi perusahaan. Dianggap sebagai beban karena belum seluruh perusahaan melakukannya.

Kemajuan teknologi kian berkembang pesat, namun di sisi lain turut menjadi penyebab masalah pada keselamatan dan kesehatan kerja. Masalah ini harus sesegera mungkin diatasi, karena cepat atau lambat dapat menurunkan kinerja dan produktivitas suatu perusahaan baik pada sumber daya maupun elemen lainnya. Oleh karena itu sangat penting bagi suatu perusahaan untuk menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per 05.MEN/1996.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sedangkan, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.[1]

SMK3 adalah standar yang diadopsi dari standar Australia AS4801 ini serupa dengan Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) 18001, standar ini dibuat oleh beberapa lembaga sertifikasi dan lembaga standarisasi kelas dunia. SMK3 merupakan alat bantu yang dapat digunakan untuk memenuhi tuntutan dan persyaratan yang ada dan berlaku yang berhubungan dengan jaminan keselamatan kerja dan kesehatan kerja. SMK3 merupakan sebuah sistem yang dapat diukur dan dinilai sehingga kesesuaian terhadapnya menjadi obyektif.

Berikut ini beberapa konsep dasar dan prinsip-prinsip K3, adalah sebagi berikut:

1. Komitmen dan Kebijakan - Organisasi harus membuat sebuah Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan memastikan komitmennya dengan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

2. Planning - Organisasi merumuskan sebuah perencanaan/sasaran dan program untuk mendukung Kebijakan K3 nya

3. Implementation - Untuk implementasi yang efektif, organisasi melakukan pengembangan kemampuan dan mendukung segala kebutuhan mekanisnya untuk mencapai Kebijakan K3 dan Sasaran dan Program K3 organisasi

4. Checking - Organisasi akan selalu melakukan pengecekan, memonitor dan mengevaluasi kinerja K3 organisasi

5. Review dan Continual Improvement - Organisasi melakukan peninjauan dan melakukan peningkatan yang berkelanjutan terhadap Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja nya

B. LANDASAN HUKUM SMK3

1. Undang-undang No.13 Tahun 2003: UU tentang Ketenaga Kerjaan, dalam Pasal 87 ayat 1 mengamanatkan bahwa: Setiap Perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Perusahaan

2. Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang memuat ketentuan-ketentuan pokok mengenai penerapan dan pelaksanaan syarat-syarat K3

3. Peraturan Pemerintah RI No.50 Tahun 2012, tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dalam Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan bahwa: Setiap Perusahaan wajib menerapkan SMK3 bagi Perusahaan:

o Mempekerjakan pekerja / buruh paling sedikit 100 (seratus) orang, atau

o Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi

4. Permenaker No.5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Dengan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) organisasi dapat mengelola Kesematan dan Kesehatan Kerja dengan mengontrol setiap kegiatan bisnis organisasi. Sebuah sistem yang praktis dan masuk kedalam struktur organisasi, aktifitas perencanaan, tugas dan tanggung jawab, proses dan sumber daya yang dikembangkan, penerapan, pencapaian, peninjauan dan pemeliharaan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja organisasi.

C. TUJUAN PENERAPAN SMK3

1. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;

2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta

3. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas [2]

D. MANFAAT PENERAPAN SMK3

Adabeberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, beberapa diantaranya adalah:

1. Melindungi Pekerja

Tujuan utama penerapan SMK3 adalah untuk melindungi pekerja dari segala bentuk kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Bagaimanapun pekerja adalah asset perusahaan yang paling penting. Dengan menerapkan K3 angka kecelakaan dapat dikurangi atau ditiadakan sama sekali, hal ini juga akan menguntungkan bagi perusahaan, karena pekerja yang merasa aman dari ancaman kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja akan bekerja lebih bersemangat dan produktif.

2. Patuh Terhadap Peraturan dan Undang-Undang

Perusahaan-perusahaan yang mematuhi peraturan atau perundang-undangan yang berlaku pada umumnya terlihat lebih sehat dan exist. Karena bagaimanapun peraturan atau perundang-undangan yang dibuat bertujuan untuk kebaikan semua pihak. Dengan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku maka perusahaan akan lebih tertib dan hal ini dapat meningkatkan citra baik perusahaan itu sendiri. Berapa banyak perusahaan yang melakukan pembangkangan terhadap peraturan yang berlaku mengalami kebangkrutan atau kerugian karena mengalami banyak permasalahan baik dengan karyawan, pemerintah dan lingkungan setempat.

3. Meningkatkan Kepercayaan dan Kepuasan Pelanggan

Penerapan SMK3 secara baik akan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Betapa banyak pelanggan yang mensyaratkan para pemasok atau supplier mereka untuk menerapkan SMK3 atau OHSAS 18001. Karena penerapan SMK3 akan dapat menjamin proses yang aman, tertib dan bersih sehingga bisa meningkatkan kualitas dan mengurangi produk cacat. Para pekerja akan bekerja secara lebih baik, karena mereka terlindungi dengan baik sehingga bisa lebih produktif. Kecelakaan dapat dihindari sehingga bisa menjamin perusahaan beroperasi secara penuh dan normal untuk menjamin kontinuitas supplai kepada pelanggan. Tidak jarang pelanggan melakukan audit K3 kepada para pemasok mereka untuk memastikan bahwa pekerja terlindungi dengan baik dan proses produksi dilakukan secara aman. Tujuan mereka tidak lain adalah untuk memastikan bahwa mereka sedang berbisnis dengan perusahaan yang bisa menjamin kontinuitas supplai bahan baku mereka. Disamping itu dengan memiliki sertifikat SMK3 atau OHSAS 18001 akan dapat meningkatkan citra perusahaan sehingga pelanggan semakin percaya terhadap perusahaan tersebut.

4. Membuat Sistem Manajemen yang Efektif

Dengan menerapkan SMK3 atau OHSAS 18001 maka sistem manajemen keselamatan akan tertata dengan baik dan efektif. Karena didalam SMK3 ataupun OHSAS 18001 dipersyaratkan adanya prosedur yang terdokumentasi, sehingga segala aktifitas dan kegiatan yang dilakukan akan terorganisir, terarah, berada dalam koridor yang teratur dan dilakukan secara konsisten. Rekaman-rekaman sebagai bukti penerapan sistem disimpan untuk memudahkan pembuktian identifikasi akar masalah ketidaksesuaian. Sehingga analysis atau identifikasi ketidaksesuaian tidak berlarut-larut dan melebar menjadi tidak terarah, yang pada akhirnya memberikan rekomendasi yang tidak tepat atau tidak menyelesaikan masalah. Dalam sistem ini juga dipersyaratkan untuk dilakukan perencanaan, pengendalian, tinjau ulang, umpan balik, perbaikan dan pencegahan. Semua itu merupakan bentuk sistem manajemen yang efektif. Sistem ini juga meminta komitmen manajemen dan partisipasi dari semua karyawan, sehingga totalitas keterlibatan line manajemen dengan pekerja sangat dituntut dalam menjalankan semua program yang berkaitan dengan K3. Keterlibatan secara totalitas ini akan memberikan lebih banyak peluang untuk melakukan peningkatan atau perbaikkan yang lebih efektif bagi perusahaan.

Itulah beberapa manfaat dari sekian manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan SMK3. Semua manfaat penerapan SMK3 akan kembali kepada perusahaan. Namun seringkali manfaat tersebut tidak pernah diukur secara kuantitatif sehingga tidak terlihat benefit yang diperoleh dari penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja tersebut. Sistem pelaporan SMK3 yang banyak dilakukan adalah dalam bentuk pengukuran pencegahan kegagalan dan bukan dalam bentuk pencapaian kesuksesan atau keberhasilan. Sehingga manajemen hanya melihat K3 sebagai sistem support yang masih menjadi cost center dan belum bisa berkontribusi kepada profit perusahaan.

Adapun manfaat lain SMK3 bagi organisasi adalah memberikan beberapa keuntungan, diantaranya:

1. Tujuan inti penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah memberikan perlindungan kepada pekerja. Bagaimanapun pekerja adalah aset Perusahaan yang harus dipelihara dan dijaga keselamatannya

2. Pengaruh positif terbesar yang dapat diraih adalah mengurangi angka kecelakaan kerja

3. Dalam menerapkan sistem ini, kita dapat mencegah terjadinya kecelakaan, kerusakan atau sakit akibat kerja. Dengan demikian kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang ditimbulkan akibat kejadian tersebut. Salah satu biaya yang dapat dikurangi dengan penerapan SMK3 adalah biaya premi asuransi dan biaya kehilangan jam kerja

4. Meningkatkan kesadaran akan bahaya dan resiko dengan pemenuhan persyaratan

5. Memenuhi kewajiban undang-undang dengan menunjukkan kesungguhan dalam mengelola resiko

6. Memiliki image perusahaan yang baik dimata pemerintah, pelanggan, karyawan dan masyarakat umumnya[3]

E. KEWAJIBAN PENERAPAN SMK3

1. Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau

2. Perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. (Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).

3. Penerapan SMK3 memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta konvensi atau standar internasional.

F. PENERAPAN SMK3 DI PERUSAHAAN

1. Penetapan kebijakan K3;

Pengusaha dalam menyusun kebijakan K3 paling sedikit harus:

a. melakukan tinjauan awal kondisi K3, meliputi:

identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;
perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik;
peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;
kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; dan
penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.

b. memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus; dan

c. memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

Muatan Kebijakan K3 paling sedikit memuat visi; tujuan perusahaan; komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan; dan kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.

2. Perencanaan K3

Yang harus dipertimbangkan dalam menyusun rencana K3:

hasil penelaahan awal;
identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko;
peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya; dan
sumber daya yang dimiliki.

3. Pelaksanaan rencana K3;

Dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana

a. Sumber daya manusia harus memiliki:

kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang.

b. Prasarana dan sarana paling sedikit terdiri dari:

organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3;
anggaran yang memadai;
prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian; dan
instruksi kerja.

c. Dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3.

d. Kegiatan tersebut:

1) Tindakan pengendalian

2) perancangan (design) dan rekayasa;

3) prosedur dan instruksi kerja;

4) penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan;

5) pembelian/pengadaan barang dan jasa;

6) produk akhir;

7) upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri; dan

8) rencana dan pemulihan keadaan darurat

e. Kegiatan a – f dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko.

f. Kegiatan g dan h dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi dan analisa kecelakaan

g. Agar seluruh kegiatan tersebut bisa berjalan, maka harus:

Menunjuk SDM yang kompeten dan berwenang dibidang K3
Melibatkan seluruh pekerka/buruh
Membuat petunjuk K3
Membuat prosedur informasi
Membuat prosedur pelaporan
Mendokumentasikan seluruh kegiatan

h. Pelaksanaan kegiatan diintegrasikan dengan kegiatan manajemen perusahaan

4. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3;

a. Melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten

b. Dalam hal perusahaan tidak mempunyai SDM dapat menggunakan pihak lain

c. Hasil pemantauan dilaporkan kepada pengusaha

d. Hasil tersebut digunakan untuk untuk melakukan tindakan pengendalian

e. Pelaksanaan pemantauan & Evaluasi dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-undangan

5. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

a. Untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, dilakukan peninjauan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi

b. Hasil peninjauan digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja

c. Perbaikan dan peningkatan kinerja dilaksanakan dalam hal :

terjadi perubahan peraturan perundang-undangan;
adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar;
adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan;
terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan;
adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi;
adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja;
adanya pelaporan; dan/atau
adanya masukan dari pekerja/buruh.

G. TAHAP PERSIAPAN SMK3

Dalam menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3) ada beberapa tahapan yang harus dilakukan agar SMK3 tersebut menjadi efeketif, karena SMK3 mempunyai elemen-elemen atau persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dibangun didalam suatu organisasi atau perusahaan. Sistem Manajemen K3 juga harus ditinjau ulang dan ditingkatkan secara terus menerus didalam pelaksanaanya untuk menjamin bahwa system itu dapat berperan dan berfungsi dengan baik serat berkontribusi terhadap kemajuan perusahaan. Untuk lebih memudahkan penerapan standar Sistem Manajemen K3, berikut ini dijelaskan mengenai tahapan-tahapan dan langkah-langkahnya. Tahapan dan langkah-langkah tersebut menjadi dua bagian besar.

Merupakan tahapan atau langkah awal yang harus dilakukan suatu organisasi/perusahaan.Langkah ini melibatkan lapisan manajemen dan sejumlah personel,mulai dari menyatakan komitmen sampai dengan kebutuahn sumber daya yang diperlukan,adapun tahap persiapan ini,antara lain:

1. Komitmen manajemen puncak.

2. Menentukan ruang lingkup

3. Menetapkan cara penerapan

4. Membentuk kelompok penerapan

5. Menetapkan sumber daya yang diperlukan

H. TAHAP PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN SMK3

Dalam tahapan ini berisi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh organisasi/perusahaan dengan melibatkan banyak personel, mulai dari menyelenggarakan penyuluhan dan melaksakan sendiri kegiatan audit internal serta tindakan perbaikannya sampai melakukan sertifikasi.

Langkah 1. Menyatakan Komitmen

Pernyataan komitmen dan penetapan kebijakan untuk menerapan sebuah Sistem Manajemen K3 dalam organisasi/perusahaan harus dilakukan oleh manajemen puncak. Persiapan Sistem

Manajemen K3 tidak akan berjalan tanpa adanya komintmen terhadap system manajemen tersebut. Manajemen harus benar-benar menyadari bahwa merekalah yang paling bertanggung jawab terhadap keberhasilan atau kegagalan penerapan Sistem K3.

Komitmen manajemen puncak harus dinyatakan bukan hanya dalam kata-kata tetapi juga harus dengan tindakan nyata agar dapat diketahui,dipelajari,dihayati dan dilaksanakan oleh seluruh staf dan karyawan perusahaan. Seluruh karyawan dan staf harus mengetahui bahwa tanggung jawab dalam penerapan Sistem Manajemen K3 bukan urusan bagian K3 saja. Tetapi mulai dari manajemen puncak sampai karyawan terendah. Karena itu ada baiknya manajemen membuat cara untuk mengkomunikasikan komitmennya ke seluruh jajaran dalam perusahaannya. Untuk itu perlu dicari waktu yang tepat guna menyampaikan komitmen manajemen terhadap penerapan Sistem Manajemen K3.

Langkah 2. Menetapkan Cara Penerapan

Dalam menerapkan SMK3, perusahaan dapat menggunakan jasa konsultan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Konsultan yang baik tentu memiliki pengalaman yang banyak dan bervariasi sehingga dapat menjadi agen pengalihan pengentahuan secara efektif, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang tepat dalam proses penerapan Sistem Manajemen K3.

2. Konsultan yang independen kemungkinan konsultan tersebut secara bebas dapat memberikan umpan balik kepada manajemen secara objektif tanpa terpengaruh oleh persaingan antar kelompok didalam organisasi/perusahaan.

3. Konsultan jelas memiliki waktu yang cukup. Berbeda dengan tenaga perusahaan yang meskipun mempunyai keahlian dalam Sistem Manajemen K3 namun karena desakan tugas-tugas yang lain di perusahaan,akibatnya tidak punya cukup waktu.

Sebenarnya perusahaan/organisasi dapat menerapkan Sistem Manajemen K3 tanpa menggunakan jasa konsultan,jika organisasi yang bersangkutan memiliki personel yang cukup mampu untuk mengorganisasikan dan mengarahkan orang. Selain itu organisasi tentunya sudah memahami dan berpengalaman dalam menerapkan standar Sistem Manajemen K3 ini dan mempunyai waktu yang cukup.

Beberapa hal yang perlu di perhatikan untuk menggunakan jasa konsultan:

1. Pastikan bahwa konsultan yang dipilih adalah konsultan yang betul-betul berkompeten di bidang standar Sistem manajemen K3,bukan konsultan dokumen manajemen K3 biasa yang lebih memusatkan dirinya pada pembuatan dokumen saja.

2. Teliti mengenai reputasi dari konsultan tersebut. Apakah mereka selalu menepati janji yang mereka berikan,mampu bekerja sama,dan yang tidak kalah penting adalah motivasi tim perusahaan. Kita dapat meminta informasi secara identitas klien mereka.

3. Pastikan lebih dulu siapa yang akan diterjunkan sebagai konsultan dalam proyek ini. Hal ini penting sekali karena merekalah yang akan berkunjung ke perusahaan dan akan menentukan keberhasilan,jadi bukan nama besar dari perusahaan konsultan tersebut. Mintalah waktu untuk bertemu dengan calon konsultan yang mereka ajukan dan perusahaan boleh bebas menilainya.Pertimbangan apakah tim perusahaan mau menerima dan dapat bekerjasama dengannya.

4. Teliti apakah konsultan tersebut telah berpengalaman membantu perusahaan sejenisnya sampai mendapat sertifikat. Meskipun hal ini bukan menjadi patokan mutlak akan tetapi pengalaman menangani usaha sejenis akan lebih baik dan mempermudah konsultan dalam memahami proses organisasi perusahaan tersebut.

5. Pastikan waktu dari konsultan terkait dengan kesibukannya menagani klien yang lain. Biasanya konsultan tidak akan berkunjung setiap hari melainkan 3-4 hari selama sebulan. Makan pastikan jumlah hari berkunjung konsultan tersebut sebelum memulai kontrak kerja sama.

Langkah 3. Membentuk Kelompok Kerja Penerapan

Jika perusahaan akan membentuk kelompok kerja sebaiknya anggota kelompok kerja tersebut terdiri atas seorang wakil dari setiap unit kerja. Biasanya manajer unit kerja,hal ini penting karena merekalah yang tentunya paling bertanggung jawab terhadap unit kerja yang bersangkutan.

1. Peran anggota kelompok. Dalam proses penerapan ini maka peranan anggota kelompok kerja adalah:

§ Menjadi agen perubahan sekaligus fasilisator dalam unit kerjanya. Merekalah yang pertama-tama menerapkan Sistem Manajemen K3 ini di unit-unit kerjanya termasuk merobah cara dan kebiasaan lama yang tidak menunjang penerapan sistem ini. Selain itu mereka juga akan melatih dan menjelaskan tentang standar ini termasuk mnafaat dan konsekuensinya.

§ Menjaga konsistensi dari penerapan Sistem Manajemen K3,baik melalui tinjauan sehari-hari maupun berkala.

§ Menjadi penghubung antara manajemen dan unti kerjanya.

2. Tanggung jawab dan tugas anggota kelompok kerja. Tanggung jawab dan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh anggota kelompok kerja adalah:

§ Mengikuti pelatihan lengkap dengan standar Sistem Manajemen K3.

§ Melatih staf dalam unit kerjanya sesuai kebutuhan.

§ Melakukan latihan terhadap sistem yang berlangsung dibandingkan dengan sistem standar Sistem Manajemen K3.

§ Melakukan tinjauan terhadap sistem yang berlangsung dibandingkan dengan sistem standar Sistem Manajemen K3.

§ Membuat bagan alir yang menjelaskan tentang keterlibatan unit kerjanya dengan elemen yang ada dalam standar Sistem Manajemen K3.

§ Bertanggung jawab untuk mengembangkan system sesuai dengan elemen yang terkait dalam unit kerjanya. Sebagai contoh,anggota kelompok kerja wakil dari divisi suber daya manusia bertanggung jawab untuk pelatihan dan seterusnya.

§ Melakukan apa yang telah ditulis dalam dokumen baik diunit kerjanya sendiri maupun perusahaan.

§ Ikut serta sebagai anggota tim audit internal.

§ Bertanggung jawab untuk mempromosikan standar Sistem Manajemen K3 secara menerus baik di unit kerjanya sendiri maupun di unit kerja lain secara konsisten serta bersama-sama memelihara penerapan sistemnya.

3. Kualifikasi anggota kelompok kerja. Dalam menunjukan anggota kelompok kerja sebenarnya tidak ada ketentuan kualifikasi yang baku. Namun demikian untuk memudahkan dalam pemilihan anggota kelompok kerja, manajemen mempertimbangkan personel yang:

§ Memiliki taraf kecerdasan yang cukup sehingga mampu berfikir secara konseptual dan berimajinasi.

§ Rajin dan bekerja keras.

§ Senang belajar termaksud suka membaca buku-buku tentang standar Sistem Manajemen K3.

§ Mampu membuat bagan alir dan menulis.

§ Disiplin dan tepat waktu.

§ Berpengalaman kerja cukup didalam unit kerjanya sehingga menguasai dari segi operasional.

§ Mampu berkomunikasi dengan efektif dalam presentasi dan pelatihan.

§ Mempunyai waktu cukup dalam membantu melaksakan proyek penerapan standar Sistem Manajemen K3 di luar tugas-tugas utamanya.

4. Jumlah anggota kelompok kerja. Mengenai jumlah anggota kelompok kerja dapat bervariasi tergantung dari besar kecilnya lingkup penerapan biasanya jumlah penerapan anggota kelompok kerja sekitar delapan orang. Yang pasti jumlah anggota kelompok kerja ini harus dapat mencakup semua elemen sebagaimana disyaratkan dalam Sistem Manajemen K3. Pada dasarnya setiap anggota kelompok kerja dapat merangkap dalam working group,dan working group itu sendiri dapat saja hanya sendiri dari satu atau dua orang. Kelompok kerja akan diketuai dan dikoordinir oleh seorang ketua kelompok kerja,biasanya dirangkap oleh manajemen representatif yang ditunjuk oleh manajemen puncak.

Di samping itu untuk mengawal dan mengarahkan kelompok kerja maka sebaiknya dibentuk panitia pengarah (Steering Committee),yang biasanya terdari dari para anggota manajemen. Adapun tugas panitia ini adalah memberikan arahan, menetapkan kebijakan, sasaran dan lain-lain yang menyangkut kepentingan organisasi secara keseluruhan. Dalam proses penerapan ini maka kelompok kerja penerapan akan bertanggung jawab dan melaporkan Panitia Pengarah.

5. Kelompok kerja penunjang. Jika diperlukan, perusahaan yang berskala besar ada yang membentuk kelompok kerja penunjang dengan tugas membantu kelancaran kerja kelompok kerja penerapan,khususnya untuk pekerjaan yang bersifat teknis administrative. Misalnya mengumpulkan catatan-catatan K3 dan fungsi administrative yang lain seperti pengetikan,penggandaan dan lain-lain.

Langkah 4. Menetapkan Sumber Daya yang Diperlukan

Sumber daya disini mencakup orang/personel,perlengkapan,waktu dan dana. Orang yang dimaksud adalah beberapa orang yang diangkat secara resmi diluar tugas-tugas pokoknya dan terlibat penuh dalam proses penerapan. Perlengkapan adalah perlunya mempersiapkan kemungkinan ruangan tambahan untuk menyimpan dokumen atau komputer tambahan untuk mengolah dan menyimpan data. Tidak kalah pentingnya adalah waktu. Waktu yang diperlukan tidaklah sedikit terutama bagi orang yang terlibat dalam penerapan,mulai mengikuti rapat, pelatihan,mempelajari bahan-bahan pustaka,menulis dokumen mutu sampai menghadapi kegiatan audit assessment. Penerapan Sistem Manajemen K3 bukan sekedar kegiatan yang dapat berlangsung dalam satu atau dua bulan saja. Untuk itu selama kurang lebih satu tahun perusahaan harus siap menghadapi gangguan arus kas karena waktu yang seharusnya dikonsentrasikan untuk memproduksikan atau beroperasi banyak terserap ke proses penerapan ini. Keadaan seperti ini sebetulnya dapat dihindari dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik. Sementara dana yang di perlukan adalah dengan membayar konsultan (bila menggunakan konsultan), lembaga sertifikasi,dan biaya untuk pelatihan karyawan diluar perusahaan.

Disamping itu juga perlu dilihat apakah dalam penerapan Sistem Manajemen K3 ini perusahaan harus menyediakan peralatan khusus yang selama ini belum dimiliki. Sebagai contoh adalah:apabila perusahaan memiliki kompresor dengan kebisingan diatas rata-rata, karena sesuai dengan persyaratan Sistem Manajemen K3 yang mengharuskan adanya pengendalian resiko dan bahaya yang ditimbulkan, perusahaan tentu harus menyediakan peralatan yang dapat menghilangkan/mengurangi tingkat kebisingan tersebut. Alat pengukur tingkat kebisingan juga harus disediakan,dan alat ini harus dikalibrasi. Oleh karena itu besarnya dana yang dikeluarkan untuk peralatan ini tergantung pada masing-masing perusahaan.

Langkah 5. Kegiatan Penyuluhan

Penerapan Sistem Manajemen K3 adalah kegiatan dari dan untuk kebutuhan personel perusahaan. Oleh karena itu harus dibangun rasa adanya keikutsertaan dari seluruh karyawan dalam perusahan memlalui program penyuluhan.

Kegiatan ini harus diarahkan untuk mencapai tujuan,antara lain:

§ Menyamakan persepsi dan motivasi terhadap pentingnya penerapan Sistem Manajemen K3 bagi kinerja perusahaan.

§ Membangun komitmen menyeluruh mulai dari direksi,manajer,staf dan seluruh jajaran dalam perusahaan untuk bekerja sama dalam menerapkan standar system ini.

Kegiatan penyuluhan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya dengan pernyataan komitmen manajemen, melalui ceramah, surat edaran atau pembagian buku-buku yang terkait dengan Sistem Manajemen K3.

1. Pernyataan Komitmen Manajemen. Dalam kegiatan ini, manajemen mengumpulkan seluruh karyawan dalam acara khusus. Kemudian manajemen menyampaikan sambutan yang isinya, antara lain:

§ Pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja bagi kelangsungan dan kemajuan perusahaan.

§ Bahwa Sistem Manajemen K3 sudah banyak diterapkan di berbagai Negara dan sudah menjadi kewajiban perusahaan-perusahaan di Indonesia.

§ Bahwa manajemen telah memutuskan serta mengharapkan keikutsertaan dan komitmen setiap orang dalam perusahaan sesuai tugas dan jabatan masing-masing.

§ Bahwa manajemen akan segera membentuk tim kerja yang dipilih dari setiap bidang didalam perusahaan.

Perlu juga dijelaskan oleh manajemen puncak tentang batas waktu kapan sertifikasi sistem manajemen K3 harus diraih, misalnya pada waktu ulang tahun perusahaan yang akan datang.Tentu saja pernyataan seperti ini harus memperhitungkan kensekuensi bahwa sertifikasi diharapkan dapat diperoleh dalam batas waktu tersebut. Hal ini penting karena menyangkut kredibilitas manajemen dan waktu kelompok kerja.

2. Pelatihan awareness Sistem Manajemen K3. Pelatihan singkat mengenai apa itu Sitem Manajemen K3 perlu dilakukan guna memberikan dan menyamakan persepsi dan menghindarkan kesimpang siuran informasi yang dapat memberikan kesan keliru dan menyesatkan. Peserta pelatihan adalah seluruh karyawan yang dikumpulkan di suatu tempat dan kemudian pembicara diundang untuk menjelaskan Sistem Manajemen K3 secara ringkas dan dalam bahasa yang sederhana, sehingga mampu menggugah semangat karyawan untuk menerapkan standar Sistem Manajemen K3. Kegiatan awareness ini bila mungkin dapat dilakukan secara bersamaan untuk seluruh karyawan dan disampaikan secara singkat dan tidak terlalu lama.

Dalam awareness ini dapat disampaikan materi tentang :

§ Latar belakang dan jenis Sistem Manajemen K3 yang sesuai dengan organisasi.

§ Alasan mengapa standar Sistem Manajemen K3 ini penting bagi perusahaan dan manfaatnya.

§ Perihal elemen,dokumentasi dan sertifikasi secara singkat.

§ Bagaimana penerapannya dan peran setiap orang dalam penerapan tersebut.

§ Diadakan tanya jawab.

3. Membagikan bahan bacaan. Jika pelatihan awareness hanya dilakukan sekali saja,namun bahan bacaan berupa buku atau selebaran dapat dibaca karyawan secara berulang-ulang. Untuk itu perlu dicari buku-buku yang baik dalam arti ringkas sebagai tambahan dan bersifat memberikan pemahaman yang terarah, sehingga setiap karyawan senang untuk membacanya.

Apabila memungkinkan buatlah selebaran atau bulletin yang bisa diedarkan berkala selama masa penerapan berlangsung. Lebih baik lagi jika selebaran tersebut ditujukan kepada perorangan dengan menulis nama mereka satu per satu agar setiap orang merasa dirinya dianggap berperan dalam kegiatan ini. Dengan semakin banyak informasi yang diberikan kepada karyawan tentunya itu lebih baik biasanya masalah akan muncul karena kurangnya informasi. Informasi ini penting sekali karena pada saat melakukan assessment,auditor tidak hanya bertanya pada manajemen saja,tetapi juga kepada semua orang. Untuk sebaiknya setiap orang benar-benar paham dan tahu hubungan standar Sistem Manajemen K3 ini dengan pekerjaan sehari-hari.

Langkah 6. Peninjauan Sistem

Kelompok kerja penerapan yang telah dibentuk kemudian mulai bekerja untuk meninjau sistem yang sedang berlangsung dan kemudian dibandingkan dengan persyaratan yang ada dalam Sistem Manajemen K3. Peninjauan ini dapat dilakukan melalui dua cara yaitu dengan meninjau dokumen prosedur dan meninjau pelaksanaan.

1) Apakah perusahaan sudah mengikuti dan melaksanakan secara konsisten prosedur atau instruksi kerja dari OHSAS 18001 atau Permenaker 05/men/1996.

2) Perusahaan belum memiliki dokumen, tetapi sudah menerapkan sebagian atau seluruh persyaratan dalam standar Sistem Manajemen K3.

3) Perusahaan belum memiliki dokumen dan belum menerapkan persyaratan standar Sistem Manajemen K3 yang dipilih.

Langkah 7. Penyusunan Jadwal Kegiatan

Setelah melakukan peninjauan sistem maka kelompok kerja dapat menyusun suatu jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan dapat disusun dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

a. Ruang lingkup pekerjaan. Dari hasil tinjauan sistem akan menunjukan beberapa banyak yang harus disiapkan dan berapa lama setiap prosedur itu akan diperiksa, disempurnakan, disetujui dan diaudit. Semakin panjang daftar prosedur yang harus disiapkan,semakin lama waktu penerapan yang diperlukan.

b. Kemampuan wakil manajemen dan kelompok kerja penerapan. Kemampuan disini dalam hal membagi dan menyediakan waktu. Seperti diketahui bahwa tugas penerapan bukanlah satu-satunya pekerjaan para anggota kelompok kerja dan manajemen representative. Mereka masih mempunyai tugas dan tanggung jawab lain diluar penerapan standar Sistem Manajemen K3 yang kadang-kadang juga sama pentingya dengan penerapan standar ini. Hal ini menyangkut kelangsungan usaha perusahaan seperti pencapaian sasaran penjualan,memenuhi jadwal dan taget produksi.

c. Keberadaan proyek. Khusus bagi perusahaan yang kegiatanya berdasarkan proyek (misalnya kontraktor dan pengembangan),maka ketika menyusun jadwal kedatangan asesor badan sertifikasi, pastikan bahwa pada saat asesor datang proyek yang sedang dikerjakan.

Langkah 8. Pengembangan Sistem Manajemen K3

Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan dalam tahap pengembangan Sistem Manajemen K3 antara lain mencakup dokumentasi,pembagian kelompok, penyusunan bagan air,penulisan manual Sistem Manajemen K3,Prosedur,dan instruksi kerja.

Langkah 9. Penerapan Sistem

Setelah semua dokumen selesai dibuat,maka setiap anggota kelompok kerja kembali ke masing-masing bagian untuk menerapkan sistem yang ditulis. Adapun cara penerapannya adalah:

§ Anggota kelompok kerja mengumpulkan seluruh stafnya dan menjelaskan mengenai isi dokumen tersebut. Kesempatan ini dapat juga digunakan untuk mendapatkan masukan-masukan dari lapangan yang bersifat teknis operasional.

§ Anggota kelompok kerja bersama-sama staf unit kerjanya mulai mencoba menerapkan hal-hal yang telah ditulis. Setiap kekurangan atau hambatan yang dijumpai harus dicatat sebagai masukan untuk menyempurnakan system.

§ Mengumpulkan semua catatan K3 dan rekaman tercatat yang merupakan bukti pelaksanaan hal-hal yang telah ditulis. Rentang waktu untuk menerapkan system ini sebaiknya tidak kurang dari tiga bulan sehingga cukup memadai untuk menilai efektif tidaknya sistem yang telah dikembangkan tadi. Tiga bulan ini sudah termasuk waktu yang digunakan untuk menyempurnakan system dan memodifikasi dokumen.

Dalam praktek pelaksanaannya, maka kelompok kerja tidak harus menunggu seluruh dokumen selesai. Begitu satu dokumen selesai sudah mencakup salah satu elemen standar maka penerapan sudah dapat dimulai dikerjakan. Sementara proses penerapan sistem berlangsung, kelompok kerja dapat tetap melakukan pertemuan berkala untuk memantau kelancaran proses penerapan system ini. Apabila langkah-langkah yang terdahulu telah dapat dijalankan dengan baik maka proses system ini relative lebih mudah dilaksanakan. Penerapan sistem ini harus dilaksanakan sedikitnya tiga bulan sebelum pelaksanaan audit internal. Waktu tiga bulan ini diperlukan untuk mengumpulkan bukti-bukti (dalam bentuk rekaman tercatat) secara memadai dan untuk melaksanakan penyempurnaan sistem serta modifikasi dokumen.

Langkah 10. Proses Sertifikasi

Ada lima penyelenggara audit eksternal Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang telah mendapatkan Surat Penunjukan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI yaitu PT Sucofindo (Persero), PT Surveyor Indonesia (Persero), PT. Jatim Aspek Nusantara (JAN), PT. Alkon Trainindo Nusantara, dan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) melakukan sertifikasi terhadap Permenaker 05 /Men/1996. Namun untuk OHSAS 18001:1999 organisasi bebas menentukan lembaga sertifikasi manapun yang diinginkan. Untuk itu organisasis disarankan untuk memilih lembaga sertifikasi OHSAS 108001 yang paling tepat.

I. PENILAIAN PENERAPAN SMK3

1. Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan

2. Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Hasil audit sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3

J. AUDIT SMK3

Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;

1. pembuatan dan pendokumentasian rencana K3;

2. pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak;

3. pengendalian dokumen;

4. pembelian dan pengendalian produk;

5. keamanan bekerja berdasarkan SMK3;

6. standar pemantauan;

7. pelaporan dan perbaikan kekurangan;

8. pengelolaan material dan perpindahannya;

9. pengumpulan dan penggunaan data;

10. pemeriksaan SMK3; dan

11. pengembangan keterampilan dan kemampuan

K. PENGAWASAN SMK3

1. Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

2. Pengawasan SMK3 meliputi:

pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
organisasi;
sumber daya manusia;
pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3;
keamanan bekerja;
pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3;
pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri;
pelaporan dan perbaikan kekurangan; dan
tindak lanjut audit.

3. Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan

5. Hasil pengawasan digunakan sebagai dasar dalam pembinaan

6. Perusahaan yang telah menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan PP Nomor 50 Tahun 2012 ini paling lama 1 (satu) tahun

7. PP Nomor 50 Tahun 2012 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (12 April 2013)

L. SANKSI ADMINISTRATIF

Sesuai Pasal 190 UU No. 13/03, Pelanggaran Pasal 87 dikenakan sanksi administratif, berupa:

1. teguran;

2. peringatan tertulis;

3. pembatasan kegiatan usaha;

4. pembekuan kegiatan usaha;

5. pembatalan persetujuan;

6. pembatalan pendaftaran;

7. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;

8. pencabutan ijin.

M. ANALISIS SMK3

Sistem Manajemen Kesehatan Keselamatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi stuktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

SMK3 digunakan sebagai patokan dalam menyusun suatu sistem manajemen yang berfokus untuk mengurangi dan menekan kerugian dalam kesehatan, keselamatan dan bahkan properti.

Menyadari keberadaan SMK3 dalam upaya pencegahan kecelakaan yang merupakan bagian dari perlindungan tenaga kerja dan masyarakat secara luas, diharapkan perusahaan dapat menerapkan SMK3 guna menciptakan tempat kerja yang aman, tenaga kerja selamat dan sehat serta meningkatnya produktivitas perusahaan secara berkelanjutan.

Diharapkan melalui penerapan sistem ini perusahaan dapat memiliki lingkungan kerja yang sehat, aman efisien dan produktif. SMK3 bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab dan potensi kecelakaan kerja sebagai acuan dalam melakukan tindakan mengurangi risiko. Selain itu, penerapan SMK3 membantu pimpinan perusahaan agar mampu melaksanakan standar K3 yang merupakan tuntutan masyarakat nasional dan internasional.

BAB III

PENUTUP

Adapun langkah penerapannya di perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Komitmen

2. Menetapkan Cara Penerapan

3. Membentuk Kelompok Kerja Penerapan

4. Menetapkan Sumber Daya yang Diperlukan

5. Kegiatan Penyuluhan

6. Peninjauan Sistem

7. Penyusunan Jadwal Kegiatan

8. Pengembangan Sistem Manajemen K3

9. Penerapan Sistem